Sudah menjadi suatu desakan agar ibukota Jakarta memerlukan pembenahan dimulai dari para pemimpinnya yang menjadi tonggak kemajuan dari suatu wilayah. Ibukota Jakarta semakin dikenal di mancanegara sebagai kota yang disejajarkan dengan kebanyakan ibukota negara di wilayah Asia Tenggara. Kota yang padat penduduk dengan beragam kultur mencerminkan Jakarta dihuni masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, bahkan para warga non Pribumi atau keturunan. Dalam hambatannya ada saja permasalahan terutama dalam bersosialosasi, mulai dari ketersinggungan akan segala hal hingga yang majemuk, seperti ragam ketidak patuhan terhadap penegakkan aturan hingga kepada ketidak disiplinan terhadap diri - sendiri dan di sekitar diri kita masing - masing.
Namun, dalam persoalan di kawasan publik, kendala di jalan raya menjadi nomor satu disejajarkan juga dengan minimnya keberadaan petak rel KA. Ibukota Jakarta masih terkalahkan dengan kebanyakan ibukota negara lainnya yang mana kondisi sarana publik dalam hal ini transportasi memiliki ragam alternatif. Tidak hanya di sungai, bahkan ibukota seperti Bogota dan Mexico City pun dikembangkan terus jalur khusus sepeda yang di Indonesia semakin termarjinalkan. Ibukota Beijing akan mengembangkan inovasi bus bertingkat yang berlaju di antara 2 rel pada sisi kiri dan kanan jalan raya tanpa mengganggu arus lalu lintas kendaraan bermotor yang ada.
Ibukota Jakarta sebetulnya menurut aku mampu mengembangkan itu semua asalkan perlu peran serta masyarakat tanpa memandang strata sosial, kultur dan keegoisan yang ada. Secara bertahap aku mengharapkan banyak pembenahan yang ada....
1. Dapat Dimulai dari Wilayah Pembenahan Kotamadya
Ibukota Jakarta memiliki 5 wilayah kotamadya yang dikepalai oleh seorang Walikota. Walikota pun bertanggung jawab membawahi wilayah kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Namun, tidak mudah mengingat banyak pendatang yang memasuki wilayah ibukota Jakarta bahkan pinggiran Jakarta melalui berbagai cara dan sepanjang waktu. Sebaiknya disusun perencanaan yang terarah tanpa merugikan banyak pihak yang merasa termarjinalkan atau dengan kata lain yang diminoritasi untuk ditindas di atas kepentingan para penguasa. Tanpa memandang pada sisi luar yang ada masih banyak masyarakat yang membutuhkan saran publik sebagai aktifitas harian yang tidak mudah dijangkau dalam waktu tertentu. Kecuali kalau di antara kita menggunakan pengawalan ketat bahkan super ketat yang menyita ruas jalan yang seharusnya dapat menjadi sarana publik 24 jam dalam sehari.
